WARTA PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF

Warta & Analisis Hukum Indonesia

Analisis mendalam atas perubahan peraturan perundang-undangan, putusan penting Mahkamah Agung, kebijakan perizinan BKPM, dan regulasi sektoral bisnis.

Semua Kategori Hukum Korporasi & Investasi Ketenagakerjaan & Karyawan Pembaruan KUHPerdata & KUHP Perizinan OSS RBA & Kepatuhan Perpajakan, Perbankan & Fintech Privasi Data & Hukum Teknologi

Privasi Data & Hukum Teknologi 13 Okt 2026

Pemerintah Finalisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pengendali dan prosesor data menghadapi batas waktu kepatuhan yang ketat berdasarkan UU No. 27/2022. Sanksi mencakup denda administratif hingga 2% dari perputaran tahunan serta sanksi pidana atas transfer data lintas batas tanpa persetujuan.

Ministry of Communication and Digital Affairs & State Gazette Analisis Lengkap

Perizinan OSS RBA & Kepatuhan 09 Okt 2026

BKPM Terbitkan Panduan Terbaru Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) dan Investasi Asing (PT PMA)

BKPM memperjelas ketentuan nilai investasi minimum Rp 10 Miliar per kode KBLI 5 digit bagi penanam modal asing (PMA), serta mempercepat penerbitan izin otomatis untuk sektor berisiko rendah dan menengah rendah.

Ministry of Investment / BKPM Regulation Update Analisis Lengkap

Pembaruan KUHPerdata & KUHP 03 Okt 2026

Mahkamah Agung Tegaskan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik dan Kontrak Digital

Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi (PSrE) memenuhi kekuatan pembuktian sempurna setara akta otentik berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan UU ITE.

Mahkamah Agung RI Circular & Jurisprudence Review Analisis Lengkap

Ketenagakerjaan & Karyawan 27 Sep 2026

Kementerian Ketenagakerjaan Tegakkan Aturan Uang Kompensasi PKWT Berdasarkan PP 35/2021

Pengusaha diwajibkan membayarkan uang kompensasi kepada pekerja kontrak (PKWT) saat masa kontrak berakhir atau diperpanjang, dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.

Ministry of Manpower (Kemenaker) Directive & PP 35/2021 Enforcement Analisis Lengkap

Perpajakan, Perbankan & Fintech 20 Sep 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terbitkan Kerangka Kerja Baru Fintech Lending & Securities Crowdfunding

OJK menetapkan ketentuan permodalan minimum baru, batas atas suku bunga manfaat ekonomi, dan integrasi penilaian skor kredit bagi platform pinjaman daring dan urun dana (SCF).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulatory Circular Analisis Lengkap

Hukum Korporasi & Investasi 13 Sep 2026

Ditjen Imigrasi Perluas Kebijakan Golden Visa Bagi Investor Korporasi dan Individu Berpenghasilan Tinggi

Investor asing dengan penempatan modal minimum USD 2,5 juta kini dapat memperoleh izin tinggal Golden Visa 5 atau 10 tahun dengan kemudahan kepemilikan aset dan jalur imigrasi ekspres.

Ministry of Law and Human Rights / Ditjen Imigrasi Analisis Lengkap

Ketenagakerjaan & Karyawan 04 Nov 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja: Kewajiban Perombakan Kontrak PKWT dan Alih Daya

Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan No. 168/PUU-XXI/2023 yang membatalkan sebagian pasal krusial klaster ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) serta memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan tersendiri dalam batas waktu dua tahun. Putusan ini berdampak langsung terhadap batas waktu PKWT, pembatasan bidang alih daya (outsourcing), serta skema kompensasi dan pengupahan.

Constitutional Court of the Republic of Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI) Analisis Lengkap

Memproses Pembuatan Dokumen AI...