Pemerintah Finalisasi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Kementerian Komunikasi dan Digital, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Lembaga Pelindungan Data Pribadi Nasional, telah menerbitkan kerangka peraturan pelaksana untuk menegakkan UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Implikasi Praktis Pokok: 1. **Kewajiban Pejabat Pelindung Data (DPO):** Setiap entitas korporasi yang memproses data pribadi berisiko tinggi atau berskala besar wajib menunjuk Petugas Pelindungan Data (DPO) terakreditasi yang berdomisili di Indonesia. 2. **Klausul Kontrak Standar (SCC) untuk Transfer Data Lintas Batas:** Pengiriman data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia kini mensyaratkan bukti standar pelindungan yang setara atau klausul jaminan kontraktual yang mengikat. 3. **Hak Subjek Data & Pemberitahuan Kebocoran Data:** Pengendali data wajib memberitahukan subjek data dan otoritas pengawas dalam jangka waktu maksimal 72 jam sejak terdeteksinya kegagalan pelindungan data atau peretasan. 4. **Sanksi dan Denda Administratif:** Ketidakpatuhan menghadapkan pelaku usaha pada denda administratif hingga 2% dari total pendapatan tahunan, perampasan keuntungan, hingga pencabutan izin berusaha PSE. Saran Kepatuhan Bisnis: Pelaku usaha di sektor niaga elektronik (e-commerce), teknologi finansial, layanan kesehatan, dan manajemen ketenagakerjaan diimbau segera melakukan audit kepatuhan data, memperbarui kebijakan privasi, serta menyesuaikan klausul perjanjian kerja dan perjanjian vendor.