Panduan Komprehensif Sistem Hukum Indonesia
Uraian praktis sistem hukum Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), asas keabsahan kontrak, hukum perseroan terbatas, pelindungan ketenagakerjaan, dan penyelesaian sengketa komersial.
Sistem Hukum Indonesia: Landasan Hukum Sipil (Eropa Kontinental)
Sistem hukum Indonesia secara fundamental berakar pada tradisi Hukum Sipil (Eropa Kontinental), yang berpadu dengan hukum Adat serta hukum Islam (Syariah) dalam urusan hukum perorangan, waris, dan perbankan syariah.
Berbeda dengan yurisdiksi Common Law yang menganut asas preseden kaku (stare decisis), pengadilan di Indonesia mendasarkan putusan pada peraturan perundang-undangan tertulis. Meskipun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung memiliki otoritas penafsiran yang kuat, sumber hukum formal yang mengikat adalah kodifikasi undang-undang tertulis.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (Perda Kab/Kota)
Syarat Sah Perjanjian: 4 Pilar Pasal 1320 KUHPerdata
Agar suatu perjanjian sah menurut hukum dan dapat ditegakkan di hadapan pengadilan Indonesia, perjanjian tersebut wajib memenuhi 4 syarat yang diatur secara kumulatif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
Kedua belah pihak harus secara bebas menyatakan kehendak tanpa adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata.
Para pihak wajib cakap hukum (berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau telah menikah menurut Pasal 330 KUHPerdata) dan berakal sehat, tidak di bawah pengampuan (curatele). Untuk badan hukum, wajib diwakili oleh Direksi yang berwenang menurut Anggaran Dasar.
Objek atau prestasi perjanjian harus tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan jenis dan jumlahnya (Pasal 1332-1333 KUHPerdata), bernilai ekonomis, serta dapat diserahkan secara nyata.
Tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang memaksa, ketertiban umum, atau kesusilaan yang baik (Pasal 1335 & 1337 KUHPerdata).
- Pelanggaran syarat 1 atau 2 (syarat subjektif) mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) atas gugatan pihak yang dirugikan.
- Pelanggaran syarat 3 atau 4 (syarat objektif) mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (nietig van rechtswege), dianggap tidak pernah ada sejak semula.
Pasal 1338 KUHPerdata: Asas Kebebasan Berkontrak & Itikad Baik
Pasal 1338 merupakan landasan asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian Indonesia:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."(Perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.)
Asas Itikad Baik (Te Goeder Trouw): Pengadilan di Indonesia menegaskan bahwa asas itikad baik berlaku tidak hanya pada fase pelaksanaan kontrak, melainkan juga sejak tahap prakontraktual dan negosiasi. Klausul eksonerasi yang berat sebelah dapat dikesampingkan oleh hakim atas dasar kepatutan dan keadilan.
Tata Kelola Korporasi: UU Perseroan Terbatas No. 40/2007
Berdasarkan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana disesuaikan oleh UU Cipta Kerja, struktur tata kelola PT di Indonesia menganut sistem dua dewan (two-tier system) yang terdiri dari 3 organ perseroan:
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Organ perseroan yang memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, termasuk perubahan Anggaran Dasar, penambahan modal, persetujuan laporan keuangan tahunan, serta pengangkatan dan pemberhentian direksi/komisaris.
Direksi
Organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi memikul tanggung jawab renteng atas kerugian akibat kelalaian berat (Pasal 97 UU PT).
Dewan Komisaris
Organ yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris turut memikul tanggung jawab pribadi bila lalai mengawasi jalannya perseroan (Pasal 114 UU PT).
Hukum Ketenagakerjaan (UU 6/2023 & PP 35/2021)
Hubungan ketenagakerjaan diatur oleh UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 sebagaimana diubah oleh UU No. 6/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021. Terdapat dua klasifikasi utama hubungan kerja:
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT): Dikhususkan untuk pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu dengan durasi maksimal akumulatif hingga 5 tahun. Pengusaha wajib membayarkan uang kompensasi pada saat berakhirnya masa kontrak.
- Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT): Perjanjian kerja tetap yang dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) wajib menempuh perundingan bipartit, mediasi Disnaker, serta pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Kewajiban kepesertaan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP, JKP) dan BPJS Kesehatan.
Penyelesaian Sengketa Komersial & Arbitrase (BANI & Pengadilan)
Para pihak dalam transaksi komersial dapat memilih forum peradilan umum atau lembaga arbitrase independen:
Peradilan Umum (Pengadilan Negeri)
Forum peradilan umum berjenjang melalui Pengadilan Tinggi (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi/peninjauan kembali). Terdapat pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga untuk kepailitan/HAKI dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Arbitrase Komersial (BANI & Internasional)
Diatur oleh UU No. 30/1999. Adanya klausul arbitrase menggugurkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memeriksa sengketa secara rahasia dan final. Putusan arbitrase asing dapat dieksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Konvensi New York 1958.
Ketentuan Penanaman Modal Asing (PT PMA)
Investor asing tunduk pada UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Perpres No. 10/2021 jo Perpres No. 49/2021 tentang Daftar Positif Investasi. Pokok-pokok ketentuan penting:
- Skala Investasi Minimum: PT PMA wajib berkategori skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 Miliar per kode KBLI 5 digit di luar tanah dan bangunan.
- Larangan Perjanjian Nominee: Pasal 33 UU No. 25/2007 melarang tegas perjanjian nominee atau pinjam nama pemegang saham; perjanjian tersebut batal demi hukum.
- Kewajiban Kontrak Dwibahasa: Pasal 31 UU No. 24/2009 mewajibkan nota kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dibuat dalam Bahasa Indonesia atau format dwibahasa.